Radar TNI AU
JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo
Kumolo menyatakan Indonesia perlu mewaspadai pemberian bantuan 12 radar
sistem pengamanan laut dari Amerika Serikat karena alat ini bisa
berfungsi memata-matai kekuatan NKRI.
"Yang saya pahami masalah radar itu memang merupakan bantuan Amerika Serikat, tetapi saya tengarai bantuan tersebut pasti ada tujuan politiknya dalam rangka mengontrol wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Selasa.
Seperti yang diberitakan, TNI AL menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengantisipasi gangguan keamanan laut di perairan Indonesia. Salah satunya, dalam bentuk pemberian bantuan radar itu.
Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.
Informasi yang dia terima dari pelbagai sumber, katanya pemasangan 12 radar bantuan tersebut sebagai bagian dari kerja sama untuk membangun fasilitas alat indranya AS di wilayah Selat Malaka, khususnya untuk mengontrol wilayah kawasan laut tersebut.
"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Di lain pihak, itu mengakui bahwa radar sistem pengamanan laut yang terintegrasi dengan kamera itu cukup canggih. Namun, menurut pengamatannya alat itu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.
"Yang saya pahami masalah radar itu memang merupakan bantuan Amerika Serikat, tetapi saya tengarai bantuan tersebut pasti ada tujuan politiknya dalam rangka mengontrol wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Selasa.
Seperti yang diberitakan, TNI AL menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengantisipasi gangguan keamanan laut di perairan Indonesia. Salah satunya, dalam bentuk pemberian bantuan radar itu.
Tjahjo mengatakan bahwa TNI AL mendapatkan alat itu konon pada tahun 2006 . "Pernah awalnya ditolak oleh TNI AL pada masa itu. Namun sayangnya, pada masa DPR periode 2009--2014, tak pernah dilaporkan masalah tersebut oleh TNI kepada DPR," ujarnya.
Informasi yang dia terima dari pelbagai sumber, katanya pemasangan 12 radar bantuan tersebut sebagai bagian dari kerja sama untuk membangun fasilitas alat indranya AS di wilayah Selat Malaka, khususnya untuk mengontrol wilayah kawasan laut tersebut.
"Akan tetapi, hal itu perlu dicermati gelagatnya dengan saksama dan perlu adanya pembuktian yang hati-hati dan valid," kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Di lain pihak, itu mengakui bahwa radar sistem pengamanan laut yang terintegrasi dengan kamera itu cukup canggih. Namun, menurut pengamatannya alat itu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
"Apa pun kita harus hati-hati demi menjaga kedaulatan politik kita," demikian anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo.
Sumber: antara
