Intimidasi Mulai Bermunculan di Aceh, Jelang Pilkada

Senin, 9 April 2012

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Menjelang pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh, intimidasi kepada warga sudah mulai terjadi. Namun, pelanggaran atas proses demokrasi ini sulit diproses secara hukum.


"Kami sudah mendengar beberapa laporan adanya intimidasi pada warga untuk memilih pasangan calon dari partai tertentu," kata Ketua Panwaslu Kota Langsa, Eka Saputra, di Langsa, Aceh, Minggu (8/4/2012).


Menurut Eka, umumnya warga didatangi di rumah mereka, utamanya yang bermukim di pesisir. Masalahnya, lanjut Eka, warga enggan melapor karena takut. Akibatnya, Panwaslu pun tidak bisa menindaklanjuti laporan ini.


Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelini menambahkan, laporan adanya intimidasi di beberapa titik sudah mulai masuk ke Panwas Provinsi Aceh. Dikhawatirkan, pihak yang terintimidasi bukan hanya masyarakat, tetapi juga penyelenggara pemilu. Ini jelas mengganggu proses demokrasi di Serambi Mekah.


Eka menambahkan, intimidasi bisa teratasi bila petugas keamanaan menjaga ketat. Penjagaan dirasa cukup sebab masyarakat Langsa plural. Jadi, sepanjang aparat mengamankan warga dari intimidasi, dampak bisa diminimalisir.


Hari ini, tiga anggota Bawaslu turun ke Provinsi Aceh untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta 17 kepala daerah kabupaten/kota lainnya, Senin (9/4) besok.


Selain Tio, Nur Hidayat Sardini memantau di Bener Meriah, sedangkan Wirdianingsih di Banda Aceh. Menurut Wirdianingsih, persiapan logistik di ibukota umumnya baik. Namun, di beberapa tempat pemungutan suara ada daftar pemilih tetap (DPT) yang hanya mencantumkan nama tanpa tanggal lahir. Ini ditemukan di Desa Merduati dan Desa Lamseupung Banda Aceh.


Saat ini, kata Wirdianingsih, masalah ini masih dicek. Di sisi lain, tambah Wirdianingsih, aturan bahwa warga yang tercantum di daftar pemilih sementara dapat memberikan suara kendati tidak tidak tertulis dalam DPT. Semestinya, kata Wirdianingsih, hal ini disosialisasikan Komisi Independen Pemilihan kepada warga. Sebab, masih ada DPT ganda seperti di Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar.