Resimen mahasiswa (Menwa),Militerisme dalam kampus
Keberadaan Menwa berawal dari usaha yang dilakukan ABRI dalam rangka mengimbangi kekuatan Gerakan Rakyat (GR) didaerah-daerah, dengan jalan meningkatkan organisasi teritorial. Kemudian pada 1962 dalam struktur aparatur teritorial ditingkat kecamatan didirikan Komando Rayon Militer (Koramil) dan 1963 didirikan Bintara pembina desa (Babinsa). Peningkatan aparatur ini merupakan salah satu bentuk dominasi militer yang dilakukan untuk pengawasan terhadap rakyat. Militer melakukan Civil Action dengan alasan memberi perlindungan dan pembinaan aparat kepada rakyat jelata dari serangan gerakan rakyat yang menuntut perubahan. Kemudian upaya ABRI sampai pada pendirian resimen mahasiswa yang berafiliasi pada ABRI untuk menandingi gerakan mahasiswa. ABRI memang benar - benar mendominasi dimana-mana.
Sejarah panjang.
Surat Keputusan bersama SKB tiga menteri tentang pembinaan organisasi resimen mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam pembelaan negara pertama kali dimuat dalam SKB Menhankam Pangab /Mendikbud/mendagri Nomor Kep/39 /XI/1975, 0246a /U /1975 , 247 /A/1975 tanggal 11 November 1975. sedangkan petunjuk pelaksanaan pembinaan organisasi resimen mahasiswa baru dikeluarkan tanggal 19 januari 1978 dalam SKB Menhankam/Pangab Nomor Kep/021/-1978, 05a/U/1978, 17A/1978. dalam perkembangan selanjutnya, SKB itu direvisi pada tahun 1994. Menwa secara tegas dinyatakan sebagai rakyat terlatih yang pembinaannya, termasuk juga pendidikannya, menjadi tanggung jawab Menhankam. Revisi lain meliputi pembinaan menwa di setiap perguruan tinggi dalam hubungan dengan perguruan tinggi, menjadi tanggung jawab menteri pendidikan. Sedangkan pembinaan menwa dalam hubungan UKM diperguruan tinggi menjadi tanggung jawab rektor. Namun, komandan menwa harus dijabat oleh seorang anggota ABRI seperti asisten teritorial (Aster) atau wakil Aster kepala staf daerah militer (kasdam) atau komando resort militer (korem) setempat yang diangkat oleh panglima daerah militer (pangdam). Sedangkan wakil komandan menwa dijabat seorang dosen dari perguruan tinggi yang pengangkatannya juga dilakukan oleh panglima daerah militer. Jadi sebenarnya menwa bukanlah organisasi mahasiswa, melainkan organisasi yang dipimpin oleh ABRI (TNI saat ini) dengan menjual nama mahasiswa.
Tindakan kekerasan.
Dalam perkembangan selanjutnya, menwa sering kali terpisah dari kegiatan kemahasiswaan pada umumnya. Menwa, lengkap dengan pakaian yang mirip dengan militer, pada masa Orde Baru sering dimanfaatkan untuk kegiatan seperti dalam program ABRI. Bahkan pada bulan juli 1991, menwa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Satgas Dharma Bhakti Menwa X ada yang diberangkatkan ke Timor-Timur yang dalam kondisi DOM. Menwa juga sering digunakan sebagai pengaman dalam setiap kegiatan di kampus. Hal ini menyebabkan menwa kerap diasosiasikan hal yang berbau kekerasan, sehingga menimbulkan sikap tak bersahabat dari rekan mahasiswa lainnya. Bulan Agustus 1993, terjadi kerusuhan antara menwa Universitas Riau dengan wartawan setempat dan di Undip Semarang terjadi pemukulan terhadap aktivis kampus setempat. Sebelumnya ada penyanderaan dan interogasi seperti cara-cara militer, yang dilakukan anggota menwa terhadap rekan sesama mahasiswa Undip yang menyebarkan selebaran ajakan menghadiri sidang kasus golput di Pengadilan Negeri Semarang. Baru-baru ini pada tanggal 25 Mei 2000 juga terjadi penganiayaan oleh oknum Wakil Komandan Menwa, Domingus dan MO Mirzal, mantan anggota menwa UPN Veteran terhadap 3 orang aktivis pers kampus UPN Veteran Jakarta. Peristiwa tersebut bermula saat Majalah "Aspirasi" dalam salah satu pemberitaannya mengungkap kasus korupsi di UPN. Kasus tersebut berkaitan dengan ada beberapa mahasiswa yang uang SPPnya ditilep oknum menwa yang diduga bekerja sama dengan birokrat UPN. Lalu kedua oknum menwa tadi marah dan melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Dody, Agung dan Wiradhi para aktivis pers kampus UPN tadi. Bahkan matanya bengkak dan bibirnya pecah karena ditendang dengan sepatu lars. Tindakan–tindakan kekerasan yang dilakukan menwa merupakan bagian dari cara-cara yang dilakukan militer dalam merepresif segala hal yang mengganggu dimata mereka.
Demonstrasi mahasiswa menolak militerisme di kampus.
Kegiatan menwa di era reformasi jelas sudah tidak pada tempatnya. Mereka telah kehilangan legitimasi sosial dan politik seiring dengan tidak percayanya lagi sipil terhadap militer, serta mempertahankan mereka berarti mempertahankan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Selain itu, SKB tiga Menteri tentang penggunaan dan pembinaan menwa dalam bela negara atau ketertiban umum itu dibuat bukan kehendak murni kalangan kampus, tetapi atas desakan dan paksaan kekuasaan dalam rangka depolitisasi kampus. Hal ini sangat tidak benar, oleh karena itu harus diakhiri. Menwa selama ini hanya sebagai alat Orde Baru yang mengooptasi masyarakat akademis untuk kepentingan rezim yang berkuasa, selain itu merupakan cerminan hegemoni militer yang diterapkan untuk meredam pemikiran - pemikiran demokratisasi yang dikembangkan mahasiswa. Tuntutan pembubaran menwa dari kalangan mahasiswa terus bergulir seperti yang dilakukan mahasiswa IAIN Wali Songo, Semarang dan di kampus-kampus lainnya. Selain itu, protes mahasiswa tidak hanya menuntut pembubaran menwa, pada tanggal 4 desember 1999, mereka juga menuntut agar ditiadakannya wajib pendidikan dasar militer (Diksarmil) dengan biaya sangat mahal sekitar lima ratus ribu rupiah selama 2 minggu (data diksarmil tahun lalu) hanya untuk didogtrin militer sebagai syarat bagi mahasiswa barunya seperti yang terjadi di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. "Ini adalah bentuk pemaksaan terhadap mahasiswa baru yang bertujuan ingin belajar, bukannya mau jadi militer", kata seorang demonstran mahasiswa Polteksri Palembang. Mahasiswa bersatu tolak militerisme dalam kampus !!!
By: Aldo Grunge (Div. Agitpro LMND)
