Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah
membuat perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan untuk tahun
anggaran 2013. Jatah yang dialokasikan untuk Sumut hanya Rp 29,335
miliar. Namun, jumlah ini masih lumayan dibandingkan dengan jatah Aceh
yang hanya mencapai Rp 268,9 juta.
DBH kehutanan itu terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Total secara nasional, pusat mengucurkan DBH kehutanan untuk 2013 sebesar Rp1,068 triliun.
Dalam rilis data dari Kemenkeu yang diperoleh koran ini kemarin, dari Rp 29,335 miliar jatah untuk Sumut itu, dibagi-bagi untuk pemprov dan seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Bagian provinsi hanya Rp 3,09 miliar.
Terbesar untuk Padang Lawas yang mencapai Rp 8,715 miliar. Disusul Humbahas Rp 2,57 miliar, Nias Selatan Rp 2,5 miliar, Madina Rp 2,06 miliar, dan Simalungun Rp 1,81 miliar. Untuk kabupaten/kota yang lain mendapat jatah sama, yakni Rp 193 juta saja, seperti Paluta, Batubara, dan yang lainnya.
"Penyaluran dilakukan secara triwulanan. Triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing 15 persen dari pagu perkiraan alokasi," ujar Menkeu, Agus Martowardojo. Perkiraan alokasi DBH kehutanan 2013 ini dituangkan dalam Permenkeu Nomor 20/PMK.07/2013.
Sedang untuk Aceh, dari Rp 268,9 juta itu, jatah provinsi Rp 23,5 juta. Untuk kabupaten/kota yang ada di Aceh, rata-rata hanya mendapat jatah dalam kisaran Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Yang mencolok hanya Aceh Timur yang mendapat Rp 91 juta.
Selain menerbitkan data jatah DBH kehutanan, Kemenku juga melansir data perkiraan alokasi DBH migas 2013. Untuk DBH migas ini, Sumut kebagian Rp 17,06 miliar. Dengan rincian, bagian provinsi Rp 3,4 miliar, dan hanya ada dua kabupaten saja yang jatahnya lumayan yakni Langkat Rp 3,98 miliar dan Padang Lawas Rp 2,286 miliar. Untuk kabupaten/kota lainnya mendapat bagian yang sama, yakni masing-masing Rp 213,6 juta.
Untuk Aceh, DBH Migas ini mendapat bagian Rp 454,099 miliar. Jatah provinsi Rp 90,819 miliar. Dua kabupaten yang mendapat bagian besar yakni Kabupaten Aceh Utara Rp 169,05 miliar dan Aceh Tamiang Rp20,64 miliar. Kabupaten/kota lainnya dijatah sama, yakni Rp 8,256 miliar. Secara nasional, pusat menggelontorkan DBH migas 2013 ke seluruh daerah sebesar Rp 23,139 triliun.
Selain itu, khusus untuk Aceh, diterbitkan juga Permenkeu Nomor 21/PMK.07/2013 tentang perkiraan alokasi tambahan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tahun anggaran 2013, yang besarnya Rp 827,361 miliar.
Hanya dua provinsi yang mendapat tambahan DBH Migas karena status otonomi khususnya, yakni Papua dan Aceh saja.
Agus Martowardojo mengatakan, penyaluran tambahan DBH sumber daya alam migas Provinsi Aceh ini dilaksanakan secara triwulanan. "Untuk triwulan pertama dan kedua sebesar 20 persen dari pagu perkiraan alokasi," ujar Agus.
DBH kehutanan itu terdiri dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). Total secara nasional, pusat mengucurkan DBH kehutanan untuk 2013 sebesar Rp1,068 triliun.
Dalam rilis data dari Kemenkeu yang diperoleh koran ini kemarin, dari Rp 29,335 miliar jatah untuk Sumut itu, dibagi-bagi untuk pemprov dan seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Bagian provinsi hanya Rp 3,09 miliar.
Terbesar untuk Padang Lawas yang mencapai Rp 8,715 miliar. Disusul Humbahas Rp 2,57 miliar, Nias Selatan Rp 2,5 miliar, Madina Rp 2,06 miliar, dan Simalungun Rp 1,81 miliar. Untuk kabupaten/kota yang lain mendapat jatah sama, yakni Rp 193 juta saja, seperti Paluta, Batubara, dan yang lainnya.
"Penyaluran dilakukan secara triwulanan. Triwulan pertama dan triwulan kedua masing-masing 15 persen dari pagu perkiraan alokasi," ujar Menkeu, Agus Martowardojo. Perkiraan alokasi DBH kehutanan 2013 ini dituangkan dalam Permenkeu Nomor 20/PMK.07/2013.
Sedang untuk Aceh, dari Rp 268,9 juta itu, jatah provinsi Rp 23,5 juta. Untuk kabupaten/kota yang ada di Aceh, rata-rata hanya mendapat jatah dalam kisaran Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Yang mencolok hanya Aceh Timur yang mendapat Rp 91 juta.
Selain menerbitkan data jatah DBH kehutanan, Kemenku juga melansir data perkiraan alokasi DBH migas 2013. Untuk DBH migas ini, Sumut kebagian Rp 17,06 miliar. Dengan rincian, bagian provinsi Rp 3,4 miliar, dan hanya ada dua kabupaten saja yang jatahnya lumayan yakni Langkat Rp 3,98 miliar dan Padang Lawas Rp 2,286 miliar. Untuk kabupaten/kota lainnya mendapat bagian yang sama, yakni masing-masing Rp 213,6 juta.
Untuk Aceh, DBH Migas ini mendapat bagian Rp 454,099 miliar. Jatah provinsi Rp 90,819 miliar. Dua kabupaten yang mendapat bagian besar yakni Kabupaten Aceh Utara Rp 169,05 miliar dan Aceh Tamiang Rp20,64 miliar. Kabupaten/kota lainnya dijatah sama, yakni Rp 8,256 miliar. Secara nasional, pusat menggelontorkan DBH migas 2013 ke seluruh daerah sebesar Rp 23,139 triliun.
Selain itu, khusus untuk Aceh, diterbitkan juga Permenkeu Nomor 21/PMK.07/2013 tentang perkiraan alokasi tambahan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tahun anggaran 2013, yang besarnya Rp 827,361 miliar.
Hanya dua provinsi yang mendapat tambahan DBH Migas karena status otonomi khususnya, yakni Papua dan Aceh saja.
Agus Martowardojo mengatakan, penyaluran tambahan DBH sumber daya alam migas Provinsi Aceh ini dilaksanakan secara triwulanan. "Untuk triwulan pertama dan kedua sebesar 20 persen dari pagu perkiraan alokasi," ujar Agus.
