TELAT, WALAU BANTUAN MASYARAKAT MISKIN 2,4 M TELAT DISALURKAN
Lhokseumawe - Memasuki awal Juni 2012, bantuan sosial kepada masyarakat miskin belum juga disalurkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui dinas sosial dan tenaga kerja. Alasan mereka ada aturan pertanggung jawaban dana hibah terlalu kaku dan rumit.
Informasi yang diterima wartawan koran ini, bantuan hibah tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Seperti untuk modal usaha, rehab rumah bagi kaum dhuafa dan lainnya. Tahun lalu bantuan seperti ini disalurkan pada awal tahun, sehingga masyarakat penerima dapat menggunakan bantuan tersebut lebih cepat.
“Tahun lalu, bantuan untuk dhuafa itu disalurkan tiap awal tahun. Herannya tahun ini, sampai akhir Mei, belum juga disalurkan. Padahal pengesahan APBK Lhokseumawe tahun ini lebih awal,”terang seorang warga.
Padahal, sambung warga ini, sejumlah warga banyak yang mulai mempertanyakan bantual sosial tersebut. Jika dana itu sudah disalurkan akan sangat membantu masyarakat karena bisa digunakan sebagai modal usaha. Terutama untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Lhokseumawe, Drs. Ridwan Jalil, yang ditanya wartawan koran ini membenarkan kalau, bantuan dana hibah bagi masyarakat kurang mampu belum disalurkan. Jumlah bantuan hibah yang diplot tahun 2012 mencapai Rp2,4 miliar.
“Sejauh ini belum satu rupiahpun dana hibah bantuan sosial kita salurkan kepada masyarakat. Ini karena proses pertanggungjawaban terhadap dana hibah sangat kaku dan rumit,”ucap Ridwan kepada wartawan koran ini.
Lanjutnya, biasa penyaluran dana lebih dahulu dilakukan, baru dibuatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Sedangkan aturan saat ini, pihaknya harus membuat LPJ dahulu baru kemudian disalurkan dana bantuannya. Tetapi banyak warga yang tidak bersedia menanda tangani berkas sebelum jelas penyalurannya.
“Untuk itu, kami telah mengirim semua data penerima bantuan kepada pj Wali Kota Lhokseumawe. Kita minta persetujuan supaya penyalurannya dapat dilakukan seperti tahun lalu.
Sehingga penyaluran bantuan sosial dapat segera kita lakukan kepada masyarakat penerima,”ucap Ridwan.
Lambatnya penyaluran, selama ini pihak dinas menjalankan sesuai dengan petunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD). Tapi penerima banyak yang tidak bersedia meneken berkas LPJ sebelum dana disalurkan. Apalagi bantuan terkadang jumlahnya hanya sekitar Rp5 juta yang harus ditransfer ke rekening penerima.
“Kami saat ini masih menunggu petunjuk dari atasan. Kalau memang sudah jelas, maka dana akan segera kami salurkan,”terang kepala dinas sosial dan tenaga kerja. (agt)
Sumber : Rakyat Aceh
