Headlines News :
ProKontra

Larangan Perempuan Boncengan Mengangkang

Larangan mengangkang saat berboncengan di motor bagi perempuan di Kota Lhokseumawe, Aceh mulai disosialisasikan. Bila Anda setuju, pilih Pro!
PRO!
KONTRA!

KPK Periksa 2 Bupati dan 1 Wakil Bupati Dari Aceh Terkait Korupsi DPID



Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga bupati sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk tiga kabupaten di Aceh. Mereka adalah Bupati Pidie Jaya, HM Gade Salam, Mantan Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar dan Mantan Bupati Aceh Besar, Anwar Ahmad.

"Diperiksa sebagai saksi atas tersangka HAS," ujar Kepala Bidang

Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK,

Jakarta, Selasa 26 Maret 2013. Haris Andi Surahman (HAS) merupakan Wakil Sekjen Bidang Organisasi Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir sebagai saksi untuk tersangka Haris Andi Surahman pada Kamis 14 Maret 2013 lalu.

Politisi Demokrat itu mengaku tidak mengenal Haris. Dia bahkan membantah terlibat dalam pengurusan anggaran DPID untuk Kabupaten Aceh Besar. Mirwan mengklaim tidak mengurus alokasi anggaran DPID di DPR.

Namun terpidana kasus suap DPID Fahd Arafiq sempat mengungkap bahwa anggaran DPID merupakan jatah anggota Banggar DPR. Di antaranya Mirwan Amir mengurus anggaran untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar, Tamsil Linrung untuk mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

KPK menetapkan Haris Andi Surahman sebagai tersangka kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk tiga Kabupaten di Aceh.

Haris Andi Surahman diduga bersama-sama Fahd El Fouz memberikan uang senilai Rp5,5 miliar kepada Wa Ode agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, dapat dialokasikan sebagai daerah penerima DPID tahun 2011.

KPK menjerat Haris dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama lima tahun penjara.


Jadwal Pertandingan & Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2014 Rabu 27 Maret 2013



00:00 WIB Azerbaijan vs Portugal Live di TvOne
00:00 WIB Estonia vs Andorra
01:30 WIB Turki vs Hungaria
02:00 WIB Ukraina vs Moldova
02:15 WIB Denmark vs Bulgaria
02:30 WIB Belanda vs Rumania
02:30 WIB Serbia vs Skotlandia
02:45 WIB Belgia vs FYR Macedonia
02:45 WIB Jerman vs Kazakhstan
02:45 WIB Irlandia vs Austria
02:45 WIB Malta vs Italia Live di ANTV
02:45 WIB Irlandia Utara vs Israel
02:45 WIB Polandia vs San Marino
02:45 WIB Wales vs Kroasia
03:00 WIB Prancis vs Spanyol Live di RCTI
03:00 WIB Montenegro vs Inggris Live di SCTV
03:00 WIB Bolivia vs Argentina


Malek Mahmud: “No More Conflict and I Still in NKRI”






Malek Mahmud: “No More Conflict and I Still in NKRI” ( Jangan Ada Konflik Lagi, Saya Tetap NKRI Selalu )

* Malek Mahmud Al Haytar menambahkan bahwa wilayah Aceh terhampar dari Sabang hingga Singkil, termasuk di dalamnya Gayo dan Tamiang serta pulau-pulau lainnya.” Itu sesuai dengan peta nasional,” tegasnya.

Banda Aceh – “Banyak putra-putra terbaik Aceh dengan tekad merdeka atau syahid yang begabung di bawah komando GAM pada saat itu dan setelah damai GAM mendirikan partai politik sebagai kelanjutan alat perjuangan dengan doktrin Meukuta Alam Al-Asyi.”

Demikian kenang Ketua Majelis Tuha Peuet Partai Aceh, Malek Mahmud, pada pelantikan pengurus DPA Partai Aceh kemarin, Minggu (24/3/2013) di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.
Selain itu, ia juga menghimbau seluruh kader untuk menguatkan PA sebagai alat politik demi memperjuangkan cita-cita rakyat Aceh mengingat PA adalah partai yang lahir dari air mata, keringat dan darah rakyat Aceh.

Malek menambahkan bahwa wilayah Aceh terhampar dari Sabang hingga Singkil, termasuk di dalamnya Gayo dan Tamiang serta pulau-pulau lainnya.” Itu sesuai dengan peta nasional,” tegasnya.

Mengenai Bendera dan Lambang yang baru saja disahkan oleh DPRA, Malek Mahmud merasa sedih ketika kedua identitas Aceh tersebut dipersoalkan oleh pihak pusat.

Menurutnya, bendera adalah lambang perdamaian Aceh dengan NKRI. “Dimana-mana nantinya akan bersanding pengibarannya (dengan bendera merah putih-red). Dulu bendera merah putih dibawa lari saat daerah lain dijajah, tapi tidak di Aceh dan Aceh adalah de facto Indonesia saat daerah lain sudah direbut Belanda,” paparnya.

Selanjutnya menurut Malek Mahmud, lambang dan bendera adalah hak dan kebanggaan rakyat Aceh dan Aceh meminta hal itu tidaklah harus dipersoalkan. “No more conflic and I still in NKRI,” ungkapnya meyakinkan pemerintah pusat.

Sebelumnya Malek Mahmud menyatakan bahwa Sunarko selaku Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra sudah dianggap sebagai anak Aceh dan untuk memperjuangkan lambang dan bendera di tingkat pusat sudah sangat layak berada di tangan Sunarko. “Itu tugas Pak Sunarko untuk melobi pihak pusat yang belum mengerti arti sejarah,” ujar Malek di akhir sambutannya
 

Computer Solution

More on this category »
Design By : Nanggroe WEBdev Powered By e-berita.net