Rencananya tim auditor PSSI akan memeriksa laporan keuangan PT Liga Indonesia paling lambat pekan ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan temuan awal tim auditor PSSI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang di badan tersebut.
Sebagai pemilik saham 99% pada PT. Liga Indonesia, PSSI memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
PSSI menganggap selama ini pihak PT. Liga Indonesia sepertinya lari dari tanggung jawab dan terus menghindar dari semua upaya penegakan unsur transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Menurut data awal yang telah ditemukan, terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu 2009/2010 dengan nilai tidak kurang dari Rp. 20 miliar.
Menurut tim auditor PSSI, jumlah ini adalah temuan awal yang bisa saja berkembang dalam penelusuran khusus selanjutnya.
“Tindak lanjut audit akan secepatnya dilakukan. Karena sesuai ketentuan perundangan, setiap dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang, maka harus dituntaskan pengusutannya,” ujar Komite Audit Internal PSSI, Darwis seperti yang dilansir situs resmi PSSI.
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan, pihak (perorangan maupun korporasi) yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang diancam hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp. 10 miliar rupiah.
UU nomor 8 tahun 2010 juga menegaskan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Jadi akan lebih efektif dan fokus jika PSSI berserta BPKP melakukan kerjasama intensif dengan pihak PPATK.
Jika ada data awal yang cukup, sebaiknya PSSI, BPKP dan PPATK menjalin keseriusan yang sama untuk menuntaskannya melalui jalur hukum.
Dengan demikian, unsur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sebesar PSSI ke depan bisa lebih dioptimalkan.
