BANDA ACEH - Tak lama lagi, razia kendaraan yang tak membayar (mangkir) pajak sepertinya akan segera digelar di Aceh. Apalagi usulan razia tersebut telah mendapat dukungan penuh dari DPRA dan Pemerintah Aceh.
“Kita setuju dengan usulan Dirlantas Polda Aceh dan Ketua Organda Aceh agar dilakukan razia terpadu, pendekatan dengan jemput bola ke setiap kecamatan, dan kebijakan pemutihan,” kata Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRA, Ir Sanusi, kepada Serambi, di ruang kerjanya, Selasa (29/5).
Didampingi anggota Komisi C, Murhaban Markam, Sanusi menilai bahwa jumlah kendaraan mangkir pajak di Aceh yang mencapai 625.948 unit (2003-2010) merupakan jumlah yang sangat fantastis. Pemerintah Aceh dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh diharapkan bisa segera mengambil langkah-langkah yang tepat.
Dia juga mengingatkan agar langkah atau program yang akan diterapkan nanti harus bisa dijalankan secara intensif, efesien, dan efektif. “Jangan setelah programnya dibuat, tapi pelaksanaannya tidak intensif, sehingga tujuan yang akan dicapai tidak tercapai,” timpalnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, T Setia Budi, menyatakan, tinginya jumlah kendaraan mangkir pajak di Aceh merupakan masalah yang serius. Karena itu pihaknya sangat merespon positif usulan yang disampaikan pihak Dirlantas Polda Aceh dan Ketua Organda Aceh.
“Masukan yang sangat bagus dan akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Aceh untuk pengambilan kebijakan terkait masalah tersebut,” ujar Setia Budi.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Paradis, didampingi Sekretarisnya, Bustami, menyatakan siap merespon saran dan usul yang disampaikan Dirlantas Polda Aceh dan Ketua Organda Aceh.
“Tetapi karena Pergub untuk pelaksanaan program itu harus diteken oleh Gubernur terpilih yang baru, kita harus menunggu Ia dilantik oleh Mendagri,” demikian Paradis
