JAKARTA, Utang pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan selama enam tahun ini per April 2012 sudah mencapai posisi Rp 1.859,43 triliun atau 202,55 miliar dollar AS.
Dari total Rp 1.859,43 triliun selama 2007-2012, total utang paling besar tercatat berasal dari penerbitan surat berharga sebesar Rp 1.246,66 triliun. Sebagain besar adalah penerbitan surat berharga berdenominasi rupiah senilai Rp 1.033,17 triliun dan sisanya berdenominasi valuta asing.
Utang yang berasal dari pinjaman luar negeri dari multilateral, bilateral, komersial, dan lain-lain mencapai Rp 611,66 triliun atau 66,63 miliar dollar AS. Adapun pinjaman dalam negeri baru mencapai Rp 1,11 triliun.
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Walyanto saat dimintai konfirmasi Kompas di Jakarta, Senin (7/5/2012).
"Meskipun total nominal utang bertambah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus turun. Kalau pada tahun 2007 lalu mencapai 35,1 persen, pada tahun 2012 ini turun menjadi 23,9 persen," kata Rahmat.
Menurut dia, tambahan tahun 2004-2008 justru menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar sehingga rasio utang menurun tajam dari 57 persen pada akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32 persen pada akhir 2009 atau lebih baik daripada sebelum krisis 1997 yang sebesar 38 persen.
"Realisasi rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun 2009 justru turun menjadi 28 persen," ungkapnya.
Rahmat mengatakan, penurunan rasio utang terhadap PDB Pemerintah Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang digolongkan non-investment grade peer group, seperti Argentina dan Turki.
"Bahkan, boleh dibilang lebih baik dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Italia," lanjut Rahmat sambil mengirimkan buku saku Perkembangan Utang Negara, April 2012
KOMPAS.com —
